-Winston Churchill-
...
Tepat kemarin, baru saja mendarat dari ibukota, saya menurunkan kaki dari motor seorang kawan yang menjemput dari bandara. Belum lepas lelah setelah cerita dan perjalanan panjang, nafas saya kembali tertahan akibat menemukan bendera sebuah parpol berkibar besar menganga di tiang listrik tepat diatas pagar rumah. Sekonyong darah yang seharusnya turun setiba dirumah menjadi stagnant dalam kepala.
Bukan salam yang saya ucapkan ketika membuka pagar, namun hujatan emosi yang keluar seiring langkah kaki. Kabarnya seorang tetangga yang tidak tahu diri sudah memasang bendera itu tanpa ijin dari kami. Jika dilihat dari sudut marketing, lahan tempat bendera itu terpasang adalah lahan rumah kami, tentunya harus ada ijin, dan penawaran harga untuk pemasangan selama periode tertentu. Itupun jika kami ijinkan.
Ini dilema!
Kampanye-kampanye para calon legislatif tingkat daerah maupun yang menuju pusat ini lama-lama semakin tidak beretika. Sungguh semua sudut jalan dipenuhi dengan senyum cemerlang mereka dengan embel-embel gelar dibelakang nama yang entah didapat secara murni atau beli. Janji-janji manipulasi, program kerja yang penuh propaganda membuat saya yang pada awalnya meng-apresiasi, belakangan ini menjadi tidak lagi simpati.
Betapa tidak, Bali, tanah kelahiran dan kampung halaman saya, jika boleh jujur, tanah yang kata orang pulau dewata ini krisis pemimpin cerdas dan jujur yang punya nyali tinggi dan berani. Berganti dengan para jagoan ormas dan politikus prematur yang berteriak saat banyak, namun sepi saat sendiri. Ingin sekali mengusulkan dibuka forum diskusi, debat, dan berargumentasi tentang apa yang para calon wakil rakyat ini ketahui sejauh ini dan ide mereka membangun Bali sebelum terkontaminasi kembali dibalik gedung mewah nan megah tempat nantinya mereka memperjuangkan kepentingan yang berlabel “demi rakyat”.
Sudahlah, masih basah dalam ingatan betapa proyek reklamasi teluk Benoa yang diprotes masyarakat tidak berani secara tegas dihentikan oleh Gubernur yang pada Pemilukada kemarin terpilih (lagi) akibat menang tipis. Keputusan oleh pihak legislatif pun terkesan oper sana lempar sini. Pembukaan lahan membabi buta, hingga yang paling melacur: kampanye promosi untuk mengudang para investor terbuka lebar tanpa tersaring terbukti dari billboard yang dipasang diujung jalan keluar bandara.Apa sebenarnya yang diperjuangkan? Dan siapa sebenarnya yang sedang berjuang?
Kata mereka demokrasi. Mari, saya bantu untuk membedah arti penerapan sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang mana rakyat adalah pemegang kekuasaan penuh dalam proses menjalankan pemerintahan. Atau dalam bahasa kerennya: “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Artinya, rakyat memiliki hak, kesempatan, dan suara yang sama untuk ikut dalam mengatur kebijakan pemerintahan tanpa ada yang membeda-bedakan, termasuk didalamnya hak untuk dipilih dan memilih. Otomatis, hal mutlak dari sebuah keputusan dalam demokrasi adalah berdasarkan suara terbanyak.
Di satu sisi, faktor yang terkesan adil ini memiliki kelemahan terbesar, bahwa dalam aplikasi hak untuk dipilih, seseorang dapat mencalonkan dirinya. Mengambil satu dasar ilmu marketing, untuk bisa dipilih, dia harus menciptakan “brand awareness” untuk dirinya agar dikenal orang. Caranya: sosialisasi dalam bentuk mendadak jadi orang baik dengan memberikan sumbangan ataupun bantuan, membuat poster, flyer, baliho, sampai pasang billboard yang seringkali terpampang sembarang tanpa memperhatikan estetika tata kota. Pastinya hal ini butuh biaya. Pasti! Sekali lagi, hampir semua aktivitas promosi dalam marketing membutuhkan biaya. Hanya saja, biaya ini oleh orang-orang marketing dikatakan sebagai “investasi”, bukan “biaya”. Nah, artinya apa, mayoritas untuk mencalonkan diri butuh modal. Modal untuk apa? Ya untuk promosi itu tadi. Sistem seperti inilah yang memberikan peluang besar bagi para pemilik modal berlebih ataupun yang nantinya ingin mendapatkan tambahan nilai balik modal setelah terpilih, memiliki kesempatan yang lebih besar untuk maju sebagai calon rakyat. Inilah yang saya sebut dalam istilah marketing tadi sebagai "investasi". Trik palsu, strategi tukang tipu. Saya tidak mengatakan semua caleg seperti itu, namun meski tidak semua, tapi hampir kebanyakan sama saja.
Sama seperti menjalankan sebuah perusahaan. Partai politik juga butuh modal operasional. Pastinya akan disupport melalui para calon yang maju melalui salah satu parpol sebagai kendaraan politiknya. Tapi sekali lagi saya katakan, ini dilema. Kenapa? Mengutip kalimat dari Winston Churchill: "demokrasi bukan sistem terbaik namun belum ada sistem politik yang lebih baik daripada demokrasi”. Seharusnya parpol adalah jembatan utama sebagai penyaring cikal bakal calon yang berpotensi dan memiliki prestasi sebagai bekal membenahi negeri. Menyeleksi bakat, bukan yang mengincar kedudukan dan martabat. Mencari orang handal, bukan yang asal dan abal-abal. Silahkan dibuka link ini yang berisi contoh betapa parpol tidak serius menyeleksi kadernya sebagai calon wakil rakyat.Padahal negeri ini dibangun oleh para tokoh akademisi seperti Soekarno, Moh.Hatta, dan kawan-kawannya. Tapi kenapa periode ini praktik demokrasi seakan terbeli oleh janji-janji dan selipan komisi para politisi. Jadi terngiang lirik lagu “Suram Wajah Negeri”-nya Navicula: “ingin ku menggugat, tapi ku tak berdaya..”
all picture in this post belong to:
No comments:
Post a Comment